LANGGUR – persbhayangkara.com MALUKU
Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukumnya. Hingga Minggu (15/11/2026), penyidik Satreskrim Polres Maluku Tenggara masih terus melakukan upaya pencarian terhadap tersangka yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Dalam proses penanganan perkara tersebut, penyidik telah melaksanakan sejumlah tahapan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah itu meliputi penerimaan laporan polisi, pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan medis dan psikologis terhadap korban, hingga pelaksanaan gelar perkara.
Dari hasil penyidikan serta alat bukti yang telah diperoleh, penyidik menetapkan seorang laki-laki berinisial J.O. sebagai tersangka pada 22 Oktober 2026.
Berdasarkan keterangan dan data yang disampaikan pihak kepolisian, tersangka disangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 473 ayat (1) dan/atau Pasal 473 ayat (2) huruf b, serta Pasal 415 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun, dalam perkembangan penyidikan, tersangka belum memenuhi panggilan pemeriksaan yang telah disampaikan oleh penyidik. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Polres Maluku Tenggara menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 5 November 2026.
Sejak diterbitkannya DPO, penyidik terus mengintensifkan upaya pencarian dan pengejaran guna menemukan keberadaan tersangka serta memastikan proses penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Selain melakukan langkah-langkah penyidikan, Polres Maluku Tenggara juga telah berkoordinasi dengan Polda Maluku dan instansi terkait. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran penanganan perkara sekaligus memastikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tetap menjadi prioritas.
Polres Maluku Tenggara menegaskan bahwa perkara yang melibatkan anak, terlebih dugaan tindak pidana kekerasan seksual, merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan secara cermat, profesional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Sebagai bagian dari upaya perlindungan korban, kepolisian memastikan identitas dan informasi pribadi anak tetap dirahasiakan. Langkah tersebut penting untuk menghindari stigma, tekanan sosial, maupun dampak psikologis yang berpotensi memengaruhi kehidupan dan masa depan korban.
Di sisi lain, masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai keberadaan tersangka diimbau agar segera menyampaikannya kepada pihak kepolisian melalui saluran resmi. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri serta tidak menyebarluaskan informasi, foto, maupun data lain yang berpotensi mengungkap identitas anak korban.
Polres Maluku Tenggara memastikan bahwa penanganan perkara ini akan terus dilanjutkan hingga tuntas melalui mekanisme hukum yang berlaku. Komitmen tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak, sekaligus menjamin tegaknya hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Publish: Buyung

